Hakasasi manusia adalah segala hak pokok atau mendasar yang melekat pada diri setiap manusia dalam kehidupannya. Peter R. Baehr; Hak asasi manusia adalah hak dasar yang bersifat mutlak dan harus dimiliki oleh setiap insan di dunia guna perkembangan dirinya. Karel Vasak; Hak asasi manusia merupakan 3 generasi yang didapat dari revolusi Prancis. Guru Bangsa: Tjokroaminoto adalah film yang bergenre drama biografi dan ditayangkan pertama kali pada tahun 2015. Disutradarai oleh Garin Nugroho, film ini mengusung kisah perjalanan hidup dari salah satu pahlawan pergerakan nasional Indonesia yaitu Haji Oemar Said Tjokroaminoto atau lebih dikenal dengan H.O.S Tjokroaminoto. Guruadalah pendidik dan pengasuh kanak-kanak yanga akan menjadi warisan kebudayaan dan ilmu pengetahuan untuk kemajuan negara pada masa depan. Peranan yang dimainkan oleh guru dalam bidang pendidikan tidak kurang pentingnya. Selain menyebar ilmu, segala tingkah laku guru akan menjadi contoh teladan kepada murid-muridnya. cash. Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 58 C. Perlindungan Atas Hak-hak Guru Berlandaskan UUD 1945 dan UU No 9 tahun 1999 Pasal 3 ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia HAM, bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum. Sesuai dengan politik hukum UU tersebut, bahwa manusia sebagai mahluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketakwaan dan tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Oleh pencipta-Nya, manusia dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat, kemuliaan dirinya serta keharmonisan lingkungan. Bahwa hak asasi manusia, termasuk hak-hak guru, merupakan hak dasar yang secara koderati melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu hak-hak manusia, termasuk hak-hak guru harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh diabaikan, dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Bahwa bangsa Indonesia sebagai anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa PBB mengemban tanggung jawab moral dan hukum untuk menjunjung tinggi dan melaksanakan deklarasi universal tentang hak asasi manusia yang ditetapkan oleh PBB serta berbagai instrumen internasional lainnya mengenai HAM yang telah diterima oleh Indonesia. Di samping hak asasi manusia juga dikenal kewajiban dasar manusia yang meliputi 1 kepatuhan terhadap perundang-undangan, 2 ikut serta dalam upaya pembelaan negara, 3 wajib menghormati hak-hak asasi manusia, moral, etika dan tata tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Selanjutnya, sebagai wujud tuntutan reformasi demokrasi, desentralisasi, dan HAM, maka hak asasi manusia dimasukkan dalam UUD 1945. Salah satu hak guru adalah hak memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual. Pada Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, Bagian 7 tentang Perlindungan, disebutkan bahwa banyak pihak wajib memberikan perlindungan kepada guru, berikut ranah perlindungannya seperti berikut ini. 1. Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, organisasi profesi, danatau satuan pendidikan wajib memberikan perlindungan terhadap guru dalam pelaksanaan tugas. 2. Perlindungan tersebut meliputi perlindungan hukum, perlindungan profesi dan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja. 3. Perlindungan hukum mencakup perlindungan terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, diskriminatif, intimidasi atau perlakuan tidak adil dari pihak peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain. 4. Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasanpelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. 5. Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja danatau resiko lain. Berdasarkan amanat Pasal 39 UU Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen seperti disebutkan di atas, dapat dikemukakan ranah perlindungan hukum bagi guru. Frasa perlindungan Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 59 hukum yang dimaksudkan di sini mencakup semua dimensi yang terkait dengan upaya mewujudkan kepastian hukum, kesehatan, keamanan, dan kenyamanan bagi guru dalam menjalankan tugas-tugas profesionalnya. 1. Perlindungan hukum Semua guru harus dilindungi secara hukum dari segala anomali atau tindakan semena-mena dari yang mungkin atau berpotensi menimpanya dari pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab. Perlindungan hukum dimaksud meliputi perlindungan yang muncul akibat tindakan dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi atau pihak lain, berupa a. tindak kekerasan, b. ancaman, baik fisik maupun psikologis c. perlakuan diskriminatif, d. intimidasi, dan e. perlakuan tidak adil 2. Perlindungan profesi Perlindungan profesi mencakup perlindungan terhadap pemutusan hukubungan kerja PHK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan dalam penyampaian pandangan, pelecehan terhadap profesi dan pembatasanpelarangan lain yang dapat menghambat guru dalam melaksanakan tugas. Secara rinci, subranah perlindungan profesi dijelaskan berikut ini. a. Penugasan guru pada satuan pendidikan harus sesuai dengan bidang keahlian, minat, dan bakatnya. b. Penetapan salah atau benarnya tindakan guru dalam menjalankan tugas-tugas profesional dilakukan dengan mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Guru Indonesia. c. Penempatan dan penugasan guru didasari atas perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. d. Pemberian sanksi pemutusan hubungan kerja bagi guru harus mengikuti prosedur sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan atau perjanjian kerja atau kesepakatan kerja bersama. e. Penyelenggara atau kepala satuan pendidikan formal wajib melindungi guru dari praktik pembayaran imbalan yang tidak wajar. f. Setiap guru memiliki kebebasan akademik untuk menyampaikan pandangan. g. Setiap guru memiliki kebebasan untuk  mengungkapkan ekspresi,  mengembangkan kreatifitas, dan  melakukan inovasi baru yang memiliki nilai tambah tinggi dalam proses pendidikan dan pembelajaran. h. Setiap guru harus terbebas dari tindakan pelecehan atas profesinya dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. i. Setiap guru yang bertugas di daerah konflik harus terbebas dari pelbagai ancaman, tekanan, dan rasa tidak aman. j. Kebebasan dalam memberikan penilaian kepada peserta didik, meliputi  substansi,  prosedur, Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 60  instrumen penilaian, dan  keputusan akhir dalam penilaian. k. Ikut menentukan kelulusan peserta didik, meliputi  penetapan taraf penguasaan kompetensi,  standar kelulusan mata pelajaran atau mata pelatihan, dan  menentukan kelulusan ujian keterampilan atau kecakapan khusus. l. Kebebasan untuk berserikat dalam organisasi atau asosiasi profesi, meliputi  mengeluarkan pendapat secara lisan atau tulisan atas dasar keyakinan akademik,  memilih dan dipilih sebagai pengurus organisasi atau asosiasi profesi guru, dan  bersikap kritis dan obyektif terhadap organisasi profesi. m. Kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan formal, meliputi  akses terhadap sumber informasi kebijakan,  partisipasi dalam pengambilan kebijakan pendidikan pada tingkat satuan pendidikan formal, dan  memberikan masukan dalam penentuan kebijakan pada tingkat yang lebih tinggi atas dasar pengalaman terpetik dari lapangan. 3. Perlindungan Kesehatan dan Keselamatan Kerja Perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, danatau resiko lain. Beberapa hal krusial yang terkait dengan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja, termasuk rasa aman bagi guru dalam bertugas, yaitu a. Hak memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas harus mampu diwujudkan oleh pengelola satuan pendidikan formal, pemerintah dan pemerintah daerah. b. Rasa aman dalam melaksanakan tugas, meliputi jaminan dari ancaman psikis dan fisik dari peserta didik, orang tuawali peserta didik, atasan langsung, teman sejawat, dan masyarakat luas. c. Keselamatan dalam melaksanakan tugas, meliputi perlindungan terhadap  resiko gangguan keamanan kerja,  resiko kecelakaan kerja,  resiko kebakaran pada waktu kerja,  resiko bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, danatau  resiko lain sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai ketenagakerjaan. d. Terbebas dari tindakan resiko gangguan keamanan kerja dari peserta didik, orang tua peserta didik, masyarakat, birokrasi, atau pihak lain. e. Pemberian asuransi danatau jaminan pemulihan kesehatan yang ditimbulkan akibat  kecelakaan kerja,  kebakaran pada waktu kerja,  bencana alam,  kesehatan lingkungan kerja, danatau Kebijakan Pengembangan Profesi Guru – Badan PSDMPK-PMP 61  resiko lain. f. Terbebas dari multiancaman, termasuk ancaman terhadap kesehatan kerja, akibat  bahaya yang potensial,  kecelakaan akibat bahan kerja,  keluhan-keluhan sebagai dampak ancaman bahaya,  frekuensi penyakit yang muncul akibat kerja,  resiko atas alat kerja yang dipakai, dan  resiko yang muncul akibat lingkungan atau kondisi tempat kerja. 4. Perlindungan Hak Atas Kekayaan Intelektual Pengakuan HaKI di Indonesia telah dilegitimasi oleh peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Merk, Undang-Undang Paten, dan Undang-Undang Hak Cipta. HaKI terdiri dari dua kategori yaitu Hak Cipta dan Hak Kekayaan Industri. Hak Kekayaan Industri meliputi Paten, Merek, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, Rahasia Dagang dan Varietas Tanaman. Bagi guru, perlindungan HaKI dapat mencakup a. hak cipta atas penulisan buku, b. hak cipta atas makalah, c. hak cipta atas karangan ilmiah, d. hak cipta atas hasil penelitian, e. hak cipta atas hasil penciptaan, f. hak cipta atas hasil karya seni maupun penemuan dalam bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, serta sejenisnya, dan; g. hak paten atas hasil karya teknologi Seringkali karya-karya guru terabaikan, dimana karya mereka itu seakan-akan menjadi seakan-akan makhluk tak bertuan, atau paling tidak terdapat potensi untuk itu. Oleh karena itu, dimasa depan pemahaman guru terhadap HaKI ini harus dipertajam. D. Jenis-jenis Upaya Perlindungan Hukum bagi Guru Setiap orang memiliki porsi hak dan kewajiban yang berbeda-beda. Seseorang akan mendapatkan hak-haknya setelah menyelesaikan kewajiban, tak terkecuali dalam profesi guru. Contoh hak yang didapatkan oleh guru di sekolah yaitu mendapatkan penghasilan dan penghargaan sesuai dengan bisa mendapatkan hak tersebut seorang guru juga harus melaksanakan kewajibannya sebagai tenaga pendidik selama di sekolah. Ada beberapa hak dan kewajiban yang menempel pada seorang guru jika dilihat menurut peraturan undang undang. Untuk mengetahui lebih jelasnya simak penjelasan sebagai berikutDasar Hukum Hak dan Kewajiban GuruDi Indonesia peraturan mengenai hak dan kewajiban bagi guru tersebut diatur dalam dua undang-undang. Kedua undang undang tersebut mengatur mengenai sistem Pendidikan dan juga berkaitan dengan dosen dan guru. Untuk lebih jelasnya bisa disimak pada UU Nomor 14/2005 dan Undang-Undang Nomor 20/ umum yang disebut dengan hak adalah setiap peluang yang melekat pada diri seseorang untuk bisa mendapatkan, melakukan dan memiliki sesuatu. Jika mengacu pada kbbi, hak diartikan sebagai sebuah kewenangan yang memungkinkan individu untuk berbuat sesuatu atas dasar uu. Sebagai seorang guru ada beberapa hak didapatkan diantaranya1. Mendapatkan PenghasilanHak pertama yang berhak diperoleh oleh seorang guru di sekolah adalah mendapatkan penghasilan yang layak yang dapat menjamin kesejahteraan sosial bagi guru. Hak ini disebutkan dalam UU mengenai guru dan dosen. Sebagai seorang guru berhak untuk mendapatkan gaji pokok serta tunjangan-tunjangan mengenai pemberian tunjangan tersebut hanya berhak didapatkan oleh guru PNS. Sedangkan untuk guru non-PNS pemberian gaji dan tunjangan disesuaikan dengan kesetaraan tingkat, kualifikasi dan juga masa kerja. Para guru honorer dapat mengikuti pengangkatan guru PNS namun harus mengikuti serangkaian proses yang Mendapatkan Kebebasan Untuk Memberikan Nilai dan Menentukan KelulusanBerikutnya, contoh hak yang didapatkan oleh guru di sekolah adalah bebas memberikan nilai, sanksi dan menentukan kelulusan. Guru memiliki kebebasan dalam memberikan nilai kepada siswa yang mana nilai tersebut akan menentukan kelulusan siswa tersebut. Selain itu guru juga berhak memberikan sanksi apabila siswa tersebut melanggar peraturan, namun harus tetap sesuai dengan kode etik Mendapatkan Kesempatan Untuk Meningkatkan KompetensiGuru juga berhak mendapatkan apresiasi dan promosi atas prestasinya selama mengajar di sekolah. Selain itu guru juga berhak mendapatkan pembinaan karir dan juga berkesempatan meningkatkan kompetensi yang dimiliki. Hal ini bisa didapatkan dengan cara memberikan pelatihan pengembangan profesi sesuai dengan Mendapatkan Perlindungan Hukum Saat BertugasSebagai tenaga pendidik guru memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan hukum ketika bertugas. Seorang tenaga pendidik akan mendapatkan perlindungan hukum selama menjalankan tugas profesinya. Dengan demikian tidak dibenarkan bagi seseorang yang menjalankan tugas profesi untuk diproses secara Mendapatkan Kesempatan Untuk Memakai Sarana dan Prasarana PendidikanSelanjutnya, contoh hak yang didapatkan oleh guru di sekolah adalah berhak untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan yang ada di sekolah. Guru memiliki akses terhadap berbagai fasilitas pendidikan yang disediakan oleh sekolah. Pemanfaatan fasilitas pendidikan tersebut tentunya untuk meningkatkan mutu pendidikan siswa yang ada di sekolah GuruKebalikan dari hak, maka kewajiban merupakan sesuatu yang harus dikerjakan agar bisa mendapatkan hak-hak tersebut. Diperlukan tanggung jawab penuh dalam menjalankan kewajiban tersebut. Bagi seorang guru terdapat beberapa kewajiban yang harus dilaksanakan diantaranya adalah1. Menciptakan Suasana Pendidikan yang InteraktifSebagai tenaga pendidik, guru wajib untuk menyajikan suasana kelas yang bermakna. Guru juga harus menciptakan metode belajar yang sesuai dengan kondisi kelas dan siswa di dalamnya. Oleh sebab itu guru juga dituntut untuk menciptakan sistem pendidikan yang tepat di ruang-ruang Menjalankan Tugas Secara ProfesionalKewajiban berikutnya adalah guru harus menjalankan tugas yang diemban sebagai tenaga pendidik secara profesional. Sebagai tenaga pendidik maka guru wajib memberikan pelajaran yang terbaik kepada siswanya. Guru juga harus bisa menjadi teladan dan menjaga nama baik profesi dan juga tadi adalah pengertian hak dan kewajiban dari seorang guru. Beberapa contoh hak yang didapatkan oleh guru di sekolah adalah mendapatkan penghasilan, keamanan dan juga kebebasan dalam menjalankan sistem pendidikan di sekolah. Namun kebebasan guru juga harus sesuai dengan kode etik profesi. - Guru adalah seorang pengajar suatu ilmu. Seorang guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta sering disebut sebagai "Pahlawan Tanpa Tanda Jasa". Profesi guru dianggap mulia karena mengajarkan berbagai ilmu pada para peserta didiknya. Dalam dunia pendidikan, profesi guru terbagi menjadi dua yaitu guru yang berstatus sebagai PNS dan Non-PNS atau yang disebut honorer. Guru honorer adalah tenaga pengajar yang belum berstatus minimal sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil, dan digaji di bawah upah minimum UMR. Meskipun mereka tidak menyandang predikat PNS, namun tidak semestinya mereka digaji di bawah upah minimum serta disamakan dengan karyawan kontrak. Pada 2018 lalu, seorang guru honorer di Mojokerto hanya diupah Rp400 ribu per bulan. Angka tersebut tidak sampai 20% dari UMK di kota tersebut. Kasus tersebut hanya 1 dari sekian banyak nestapa para guru yang digaji jauh dari kata layak. Namun bagaimana jika hal tersebut dilihat dari sudut pandang hukum? Berdasarkan UU no 14 tahun 2005 pasal 14 ayat 1 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas profesional, setiap guru harus memperoleh 11 hak-haknya yaitu Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial; Mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; Memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; Memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; Memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas profesionalnya; Memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru dan peraturan perundang undangan; Memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam organisasi profesi; Memiliki kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi kademik dan kompetensi; Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya. Lebih jauh lagi, sebagai maksud atas ayat 1 a, pasal 15 ayat 1 menyebutkan bahwa penghasilan tersebut juga meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji serta penghasilan lain seperti tunjangan profesi, tunjangan fungsional, atau tunjangan khusus. Namun, mengenai tunjangan profesi dan khusus sebagaimana dalam PP no 41 tahun 2009 BAB 2 tunjangan profesi dan khusus hanya diberikan oleh guru PNS setiap bulannya. Sedangkan pemberian tunjangan tersebut untuk guru dan dosen non-PNS harus disesuaikan dengan kesetaraan tingkat, masa kerja dan kualifikasi akademik yang berlaku bagi guru dan dosen PNS yang ditetapkan oleh Kementerian Agama. Meskipun pada UU 14 tahun 2005 pasal 16, guru yang berhak mendapatkan tunjangan profesi ialah guru yang memliki sertifikat pendidik dan tidak hanya diangkat oleh pemerintah tetapi juga oleh “penyelenggara pendidikan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat”. Pengangkatan guru honorer menjadi guru PNS mengikuti PP no 48 tahun 2005 harus melalui seleksi administrasi, disiplin, integritas, kesehatan dan kompetensi. Ditambah dengan kewajiban mengisi daftar pertanyaan mengenai pengetahuan tata pemerintahan yang baik dengan pelaksanaannya yang terpisah dari pelamar umum bagi guru dengan masa kerja di bawah 20 tahun dan usia maksimal 46 tahun. Pengangkatan tersebut juga harus memproriataskan tenaga honorer yang berusia paling tua dan/atau mempunyai masa kerja lebih banyak. Berdasarkan data dari Kemendikbud, 1,65 juta guru dan tenaga kependidikan di Indonesia masih berstatus non-PNS. Sedangkan 1,71 juta guru dan tenaga kependidikan lainnya yang berstatus PNS paling banyak tersebar di Pulau Jawa. Daerah-daerah pelosok seperti Kalimantan Utara dan Papua Barat memiliki jumlah guru yang paling sedikit di bawah. Guru di Kalimantan Utara hanya berjumlah 6,569 dan di Papua Barat 9,042. Angka tersebut tentu tidak sebanding dengan jumlah guru di Pulau Jawa yang kurang lebih mencapai 700 ribu guru. - Pendidikan Kontributor Mochammad Ade PamungkasPenulis Mochammad Ade PamungkasEditor Yandri Daniel Damaledo

salah satu hak guru adalah dihormati oleh